Polewali Mandar, Indonewstime.com – Hari pertama Samsul Mahmud menjabat sebagai Bupati Polewali Mandar diwarnai aksi demonstrasi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar. Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati, Senin (3/3/2025).
Massa aksi menuntut pencopotan pejabat di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Wai Tipalayo dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KB3A) Kabupaten Polewali Mandar.
Dalam orasinya, Ketua HMI Cabang Polewali Mandar, Ahmad Idris, menuding manajemen PDAM Wai Tipalayo tidak transparan dalam pengelolaan keuangan.
Ia mengungkapkan bahwa PDAM gagal menyetor dividen kepada pemerintah daerah pada tahun 2022 dan 2024, yang seharusnya menjadi pendapatan daerah.
Selain itu, mereka juga diduga melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2023, sehingga para mahasiswa mendesak Bupati Samsul Mahmud segera mencopot Direktur dan Bendahara PDAM.
“Kami menuntut Bupati untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mencopot Direktur dan Bendahara PDAM karena mereka telah gagal menjalankan tugasnya. Tidak adanya setoran dividen ke kas daerah jelas merugikan masyarakat,” tegas Ahmad Idris.
Selain PDAM, mahasiswa juga menyoroti dugaan penyalahgunaan anggaran di DP2KB3A. Mereka menuding Kepala Dinas DP2KB3A, Drg. Sri Harni, bertanggung jawab atas tidak terserapnya Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik secara maksimal.
Dari total anggaran Rp 888 juta yang dialokasikan untuk program pengadaan paket pulsa data tahun 2024, hanya Rp 226 juta yang terealisasi selama tiga bulan pertama.
Sisa Rp 662 juta yang belum terealisasi menjadi pertanyaan besar bagi para demonstran.
“Ada indikasi ketidakwajaran dalam pengelolaan anggaran ini. Bupati harus turun tangan agar tidak ada lagi penyalahgunaan anggaran di instansi pemerintah,” ujar salah satu orator aksi, Kamarudin.
Aksi unjuk rasa ini menjadi ujian pertama bagi kepemimpinan Samsul Mahmud. Para mahasiswa berharap Bupati yang baru dilantik ini mampu bertindak tegas dalam menangani dugaan penyimpangan yang terjadi di pemerintahan daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Samsul Mahmud terkait tuntutan mahasiswa.
Namun, aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat, terutama mahasiswa, akan terus mengawal transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Polewali Mandar.
Tetap ikuti Indonewstime.com untuk perkembangan lebih lanjut mengenai isu ini.(Red/Bsb)
