Polewali Mandar, Indonewstime.com – Anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN), Ajbar Abdul Kadir, menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Lenggo dan Ratte, Sulawesi Barat.
Ia menegaskan bahwa akses yang memadai adalah hak dasar masyarakat yang harus segera direalisasikan.
Ajbar menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan kebijakan pemerintah pusat agar memberikan perhatian lebih terhadap pembangunan di daerah terpencil.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh lagi menderita karena keterbatasan akses, terutama yang berkaitan dengan layanan kesehatan dan mobilitas ekonomi.
“Rakyat tidak boleh lagi menderita karena ketiadaan akses. Pemerintah harus hadir dan membuktikan bahwa kesehatan adalah hak dasar yang tidak bisa ditawar,” ujar Ajbar Abdul Kadir dalam pernyataan resminya yang dikutip dari akun Facebook pribadinya, Rabu (5/3/25).
Kondisi geografis yang menantang di Lenggo dan Ratte telah lama menjadi kendala utama dalam pembangunan infrastruktur di daerah tersebut.
Minimnya akses jalan, fasilitas kesehatan, dan sarana umum lainnya menyebabkan masyarakat setempat kesulitan mendapatkan layanan dasar.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Barat, Ajbar menegaskan komitmennya untuk membawa isu ini ke tingkat pusat guna mendapatkan solusi konkret.
Ia berjanji akan memperjuangkan program pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tepat sasaran.
Ajbar juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menuntaskan persoalan ini.
Ia mengajak pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk bekerja sama demi memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat guna.
“Saya siap mewakafkan diri untuk berkolaborasi dengan pemda dalam menuntaskan kondisi Lenggo dan Ratte. Kita harus bergerak bersama agar masyarakat dapat menikmati pembangunan yang merata,” tegasnya.
Kondisi Lenggo dan Ratte menjadi potret nyata tantangan pembangunan di daerah pelosok. Tanpa intervensi serius, masyarakat setempat akan terus tertinggal dalam hal kesejahteraan dan akses layanan publik.
Ajbar Abdul Kadir menegaskan, infrastruktur bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut hak-hak dasar masyarakat.
Dengan komitmen kuat dari para pemangku kebijakan, diharapkan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil seperti Lenggo dan Ratte dapat segera terwujud, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terisolasi karena minimnya akses dan fasilitas dasar.(Red/Bsb)
