Polewali Mandar, Indonewstime.com – Kekecewaan menyelimuti massa aksi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Polewali Mandar setelah Bupati H. Samsul Mahmud kembali absen menemui demonstran yang menggelar unjuk rasa di depan kantornya, Kamis (6/3/2025).
Massa aksi yang terdiri dari GMNI dan berbagai elemen masyarakat menyaksikan langsung bagaimana bupati meninggalkan kantor melalui pintu samping dengan kendaraan dinasnya, Randis DC 1.
Ini menjadi kali kedua H. Samsul Mahmud enggan bertatap muka dengan demonstran selama masa kepemimpinannya, meskipun saat itu ia diketahui berada di dalam kantor.
Ketua Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA RI), Zubair, turut menyayangkan sikap bupati yang dinilai tidak responsif terhadap aspirasi rakyat.
“Kami melihat sendiri kendaraan dinas bupati berada di samping kantor sebelum akhirnya melaju keluar. Ini bukan pertama kalinya beliau menghindar, dan ini mencerminkan ketidaksiapan pemerintah dalam menanggapi tuntutan masyarakat,” tegas Zubair.
Dalam aksinya, massa membawa slogan “Polman AFK”, sebuah istilah dalam dunia gaming yang berarti Away From Keyboard.
Sindiran ini menegaskan bahwa Pemda Polewali Mandar dianggap diam dan tidak bekerja secara nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan di daerah.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan utama:
1. Mencopot Kasatpol PP yang dinilai tidak tegas dalam menindak ritel modern ilegal.
2. Menghentikan perizinan ritel modern baru di Polewali Mandar.
3. Memperbaiki infrastruktur jalan di daerah terpencil yang masih rusak.
4. Mencopot Pj Sekda terkait penerbitan SK yang sempat dianulir.
5. Mengusut dugaan temuan BPK soal anggaran Rp600 juta di bagian umum tahun 2025.
6. Mencopot Plt Kabag Umum atas dugaan penyalahgunaan kewenangan dan anggaran yang kini dilaporkan ke kejaksaan.
Beberapa perwakilan massa akhirnya diterima oleh Kepala Dinas PTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Kasatpol PP. Namun, jawaban yang diberikan dianggap tidak solutif.
“Kami sangat kecewa. Satpol PP justru beralasan soal keterbatasan anggaran untuk menegakkan Perda. Padahal, tugas mereka adalah menegakkan aturan tanpa alasan tambahan. Jangan hanya mau bekerja kalau ada bayaran lebih, sementara mereka sudah digaji negara,” kritik Bung Baraq, Ketua GMNI Polewali Mandar.
Demonstran menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kebijakan Pemda hingga tuntutan mereka dipenuhi. Mereka juga mengecam sikap bupati yang dinilai semakin menambah ketidakpercayaan publik.
“Seorang pemimpin harus berani menghadapi rakyatnya, bukan malah menghindar. Jika ini terus terjadi, jangan salahkan kami jika aksi yang lebih besar akan digelar kembali,” tegas Bung Baraq.
Zubair dari LKPA RI berharap bupati bisa lebih terbuka dan responsif dalam aksi-aksi mendatang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Polewali Mandar terkait absennya dalam aksi demonstrasi kali ini.(Red/Bsb)
