Polewali, Indonewstime.com — Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Polman, Andi Baraq, memberikan tanggapan tegas terkait rencana kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar oleh Anggota DPRD Polman, Rabu (19/2/2024).
Dalam situasi keuangan daerah yang tengah menghadapi defisit, Andi Baraq menilai bahwa kegiatan Bimtek tersebut patut dipertanyakan apakah benar-benar mendesak atau justru bisa ditunda.
Menurut Andi Baraq, Bimtek memang penting untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD, namun di tengah kondisi keuangan daerah yang sulit, pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan bijaksana dan transparan.
“Dalam situasi defisit anggaran seperti saat ini, setiap keputusan yang diambil oleh DPRD harus benar-benar dipertimbangkan. Jangan sampai kegiatan yang seharusnya membawa manfaat malah menambah beban keuangan daerah,” ungkap Andi Baraq.
Andi juga mengusulkan agar kegiatan pelatihan atau Bimtek bisa dilakukan secara lebih efisien, misalnya melalui pelatihan daring (online) atau diselenggarakan di dalam daerah Polman sendiri.
Dengan demikian, tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga memberikan kesempatan bagi lebih banyak pihak untuk berpartisipasi tanpa menguras sumber daya daerah.
Masyarakat Polman, menurut Andi, berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai urgensi, rincian anggaran, dan manfaat konkret dari kegiatan Bimtek tersebut. Tanpa transparansi, masyarakat berisiko menilai kegiatan ini sebagai pemborosan, terutama di tengah kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi.
“Jika tidak ada penjelasan yang terang, maka kritik dan kecurigaan dari masyarakat hanya akan semakin kuat,” tegasnya.
Andi Baraq menambahkan, dalam situasi defisit yang tengah melanda keuangan daerah, setiap pengeluaran harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
“Penyelenggaraan Bimtek yang melibatkan biaya besar bisa menimbulkan kesan negatif, apalagi jika tidak ada bukti yang jelas tentang manfaat langsung bagi masyarakat dan kinerja DPRD.”
Andi Baraq juga mengingatkan pentingnya bagi anggota DPRD untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih hemat, seperti pelatihan daring atau pelatihan lokal yang dapat mengurangi biaya transportasi dan akomodasi.
“Pelatihan daring sudah menjadi pilihan banyak lembaga pemerintahan karena fleksibilitas dan biaya yang lebih rendah, sementara pelatihan lokal juga bisa mengurangi biaya perjalanan jauh yang tidak perlu.”
Dengan adanya pertanyaan mengenai urgensi Bimtek ini, Andi berharap DPRD Polman bisa menjawab dengan data dan bukti yang jelas, serta memberikan transparansi penuh mengenai alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut.
Penyelenggaraan Bimtek di tengah ketatnya anggaran daerah menjadi sorotan utama, dengan masyarakat berharap agar setiap keputusan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Polman.
Dalam kondisi keuangan yang serba terbatas, DPRD Polman diharapkan bisa menunjukkan komitmen terhadap efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Melalui transparansi anggaran dan perencanaan yang matang, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif ini bisa terjaga.
Sebaliknya, jika kegiatan ini terbukti tidak mendesak atau tidak memberikan manfaat yang signifikan, maka kritik dari publik tidak dapat dihindari.
Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat diharapkan tetap mengikuti perkembangan terkait kegiatan Bimtek DPRD Polman dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat Polman. (Red/Bsb)
