Polewali Mandar, Indonewstime.com – Gelombang aksi unjuk rasa kembali mengguncang Kabupaten Polewali Mandar. Puluhan massa dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA-RI) menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Polman, Kamis (6/3/2025).
Menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua Umum LKPA-RI, Zubair, yang menyoroti dugaan permainan anggaran serta kebijakan kontroversial peninggalan Pj Bupati sebelumnya, Muh. Hamzih.
Massa menilai, hingga kini Bupati Polman, H. Samsul Mahmud, belum menunjukkan langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
Dalam orasi lantangnya, Zubair menyampaikan dua tuntutan utama:
1. Copot Pejabat Cacat Hukum
Demonstran menuntut agar Bupati Samsul Mahmud segera mencopot pejabat yang diangkat oleh Pj Bupati Muh. Hamzih, karena dinilai cacat hukum dan melanggar regulasi.
Mereka juga menyoroti peran Sekretaris Daerah (Setda) Polman yang dianggap bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Uang Persediaan (UP) oleh Kabag Umum.
2. Telaah Kembali LKPJ 2024 Sebelum Ditandatangani
Massa mendesak Bupati Samsul Mahmud untuk tidak gegabah menandatangani Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024 sebelum dilakukan telaah mendalam.
Mereka khawatir laporan tersebut tidak mencerminkan realisasi anggaran yang sebenarnya, yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum serius.
Aksi berlangsung di Kantor Bupati Polman, Kamis 6 Maret 2025. Puluhan demonstran berorasi dengan lantang, menuntut tanggapan langsung dari Bupati Samsul Mahmud. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
Alih-alih menemui demonstran, Bupati Samsul Mahmud justru memilih keluar melalui pintu samping kantor dan meninggalkan lokasi dengan mobil dinasnya.
Sikap ini memicu kekecewaan dari para demonstran yang berharap pemimpin daerah bersikap terbuka terhadap aspirasi rakyat.
“Ini sangat disayangkan! Seharusnya seorang pemimpin yang baru menjabat menunjukkan sikap terbuka terhadap aspirasi rakyat, bukan malah kabur,” ujar salah satu orator aksi dengan nada geram.
Aksi demonstrasi ini menjadi sinyal kuat bahwa mahasiswa dan masyarakat tidak tinggal diam terhadap dugaan penyimpangan anggaran serta kebijakan yang dianggap merugikan publik.
Dengan meningkatnya tekanan dari berbagai pihak, kini publik menunggu apakah Bupati Samsul Mahmud akan merespons tuntutan ini dengan tindakan nyata atau terus menghindar dari sorotan publik.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Daerah Polewali Mandar terkait aksi unjuk rasa tersebut.
Namun, demonstran berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntutan mereka mendapat tanggapan serius.
Dengan meningkatnya tekanan publik, apakah Bupati Samsul Mahmud akan mengambil langkah tegas atau justru semakin menjauh dari tuntutan masyarakat?
Publik kini menunggu keputusan yang akan menentukan arah tata kelola pemerintahan di Polewali Mandar ke depan.(Red/Bsb)
(Nantikan update terbaru hanya di Indonewstime.com!)
