Jakarta, Indonewstime.com — Upaya pemerintah untuk menekan potensi kebocoran penerimaan negara terus digencarkan. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto setelah ditemukannya dugaan pelanggaran ekspor produk turunan minyak sawit mentah/Crude Palm Oil (CPO).
Penegasan itu disampaikan Sigit saat menghadiri konferensi pers hasil operasi gabungan antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, dan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, di Terminal Peti Kemas Multi Terminal Indonesia – NPCT Common Area, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (6/11/2025).
Menurut Kapolri, temuan 87 kontainer berisi produk turunan CPO ini merupakan hasil kerja kolaboratif lintas lembaga dalam menindaklanjuti arahan Presiden untuk mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus mencegah praktik ekspor yang berpotensi merugikan keuangan negara.
“Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami di Polri membentuk Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara untuk memastikan tidak ada celah yang menimbulkan kerugian bagi negara,” ujar Sigit.
Ia menuturkan, tim Satgassus bersama Bea Cukai melakukan analisis mendalam terhadap salah satu perusahaan, PT MMS, yang menunjukkan lonjakan ekspor mencurigakan hingga 278 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari hasil pemeriksaan di tiga laboratorium independen, diketahui bahwa isi kontainer tersebut bukan komoditas yang seharusnya mendapatkan fasilitas bebas pajak ekspor.
“Hasil uji laboratorium mengonfirmasi bahwa produk tersebut merupakan campuran turunan kelapa sawit yang tidak sesuai dengan klasifikasi ekspor yang diajukan. Karena itu, langkah penegakan hukum akan kami lanjutkan bersama pihak Bea Cukai,” jelasnya.
Temuan ini menjadi bukti konkret bahwa koordinasi antarlembaga mampu mempersempit ruang penyimpangan dalam kegiatan ekspor-impor. Polri berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam menjaga integritas sistem penerimaan negara serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan transparan.
“Kami tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan. Polri akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan lembaga terkait agar optimalisasi penerimaan negara berjalan efektif,” pungkas Sigit.
