Oleh : Adam Ali
Indonewstime.com — Kondisi di mana banyak tenaga honorer kesehatan di Polewali Mandar tidak dapat mendaftar sebagai PPPK karena tidak terdaftar di BKD dan tidak memiliki SK dari Bupati mencerminkan kegagalan manajemen pemerintahan yang serius.
Ini bukan hanya masalah administrasi, tetapi juga bentuk ketidakadilan struktural yang mengabaikan hak-hak para tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi tanpa kejelasan status. Pemerintah tampaknya menutup mata terhadap kenyataan bahwa pelayanan kesehatan di Polewali Mandar tetap berjalan berkat dedikasi mereka.
Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam memberikan SK atau memastikan tenaga honorer terdata di BKD menunjukkan lemahnya komitmen terhadap reformasi birokrasi. Para tenaga honorer ini telah berada di garis depan, menangani krisis kesehatan, namun respons pemerintah jauh dari semangat keadilan dan kesejahteraan.
Ini bukan hanya persoalan teknis; ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip pelayanan publik dan hak-hak dasar pekerja. Ketika tenaga honorer yang telah bertahun-tahun bekerja dengan upah rendah dan tanpa kepastian kerja terhambat untuk mendapatkan kesempatan yang semestinya menjadi hak mereka, pemerintah telah gagal total dalam melindungi dan memperjuangkan kepentingan warganya.
Oleh karena itu, aksi di jalanan bukan hanya diperlukan, tetapi sudah menjadi kewajiban moral. Pemerintah harus ditekan untuk segera menyelesaikan masalah ini, dan jika mereka terus membisu atau menunda-nunda, aksi massa yang lebih besar harus dilakukan. Jalanan adalah tempat di mana suara rakyat tidak bisa diabaikan, dan dalam situasi ini, itulah satu-satunya cara untuk menuntut keadilan. Pemerintah harus memahami bahwa kesabaran masyarakat ada batasnya, dan ketika mereka memilih untuk tidak mendengarkan, rakyat akan turun ke jalan untuk memastikan tuntutan mereka tidak lagi diabaikan.
Tuntutan aksi harus jelas: segera selesaikan masalah SK dan pendataan tenaga honorer, buka akses penuh bagi mereka untuk bisa mendaftar PPPK, dan lakukan audit menyeluruh atas manajemen kepegawaian di sektor kesehatan. Tanpa tindakan nyata, kepercayaan publik terhadap pemerintahan Polewali Mandar akan terus terkikis, dan ini bisa berkembang menjadi krisis legitimasi yang lebih besar.
Penulis merupakan Sekretaris HMI Cabang Polewali Mandar
