Polewali, Indonewstime.com — Dalam sebuah unjuk rasa yang digelar oleh Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA RI) di depan Gedung DPRD Kabupaten Polman, massa aksi yang terdiri dari puluhan orang menegaskan tuntutan mereka. Koordinator lapangan (Korlap) Zubair, yang juga merupakan ketua Dewan Pimpinan Pusat LKPA RI, menekankan tiga poin utama dalam orasinya, Kamis (24/4/2024).
Pertama, mereka menuntut agar pimpinan DPRD Polman mengusut tuntas dugaan korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Hibah untuk tahun anggaran 2023 dan 2024. Ini sejalan dengan semangat mewujudkan penegakan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di depan umum.
Kedua, LKPA RI menolak Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dari Bupati untuk tahun anggaran 2023. Hal ini mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.
Terakhir, mereka mendesak pimpinan DPRD Polman untuk segera mengusulkan pergantian Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Polewali Mandar. Ini dianggap sebagai langkah penting dalam memperbaiki kondisi pemerintahan setempat.
“Maka hari ini kami mendesak pimpinan DPRD mengusut tuntas dugaan korupsi dana DAK dan dana Hiba Tahun anggaran 2023 dan 2024, Menolak LKPJ Bupati Tahun anggaran 2023, dan mengusulkan pergantian PJ Bupati Kabupaten Polewali mandar,” ujar Zubair.
Aksi tersebut juga dilengkapi dengan surat yang telah disampaikan kepada Kepolisian Resor Polewali Mandar dan tembusan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar, sebagai bukti keseriusan LKPA RI dalam memperjuangkan tuntutan mereka.
Dalam menjaga keamanan, Polres Polman mengerahkan puluhan personel untuk mengamankan jalannya unjuk rasa tersebut. Meskipun jumlah massa yang terlibat relatif kecil, namun pesan yang disampaikan oleh LKPA RI tetap jelas dan menggema.
Aksi ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan pengelolaan anggaran negara. Sebagai lembaga independen, LKPA RI menunjukkan peran aktifnya dalam memperjuangkan keadilan dan transparansi demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.(Red/Bsb)
