Majene, Indonewstime.com — Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) sangat penting untuk memastikan proses pemilihan yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik, Selasa (27/8/2024).
ASN, yang bertugas di berbagai level pemerintahan, termasuk kepala dinas, kepala desa, dan aparat desa, harus mampu menjalankan tugas mereka tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan dari atasan. Ketiadaan netralitas dapat merusak integritas pilkada dan mengarah pada ketidakadilan yang menguntungkan salah satu pihak.
Ada beberapa tantangan utama terkait dengan menjaga netralitas ASN. Salah satunya adalah adanya kemungkinan tekanan dari atasan atau pihak lain yang memiliki kepentingan politik.
Kepala dinas atau kepala desa, misalnya, mungkin merasa memiliki kekuatan untuk mempengaruhi ASN agar mendukung calon tertentu. Tekanan semacam ini bisa menimbulkan situasi di mana ASN merasa terpaksa untuk bertindak sesuai dengan keinginan atasan mereka, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi objektivitas mereka dalam menjalankan tugas.
“Untuk mengatasi tantangan ini, penting untuk menerapkan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu ada kebijakan yang jelas mengenai netralitas ASN,” ujar Ketua HMI Cabang Majene, Hendra Wahid.
“Kebijakan ini harus mencakup aturan yang tegas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh ASN selama periode kampanye. Misalnya, ASN harus dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis, termasuk mendukung calon tertentu atau berpartisipasi dalam kampanye politik,” imbuhnya.
Kedua, pelatihan dan sosialisasi mengenai netralitas ASN harus dilakukan secara berkala. Semua ASN perlu memahami tanggung jawab mereka dan konsekuensi dari pelanggaran netralitas.
Pelatihan ini harus mencakup bagaimana menghadapi tekanan politik dan bagaimana menjaga integritas dalam melaksanakan tugas.
Ketiga, perlu ada mekanisme pengawasan dan pelaporan yang efektif untuk menangani pelanggaran netralitas. Pengawasan harus dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki wewenang untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran. Proses pelaporan harus mudah diakses oleh ASN dan publik, dan setiap laporan harus diproses dengan cepat dan transparan.
Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan netralitas ASN dapat terjaga dengan baik, sehingga proses pilkada berlangsung dengan adil dan hasilnya mencerminkan pilihan rakyat secara objektif.
Ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem pemilihan, serta memastikan bahwa ASN dapat menjalankan tugas mereka dengan profesional dan tanpa tekanan politik.
“HmI pada khususnya di cabang Majene sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan yang memiliki sertifikasi pemantau pemilu siap menjadi underbouw pengawasan dan akan tetap komitmen dalam mengawal proses demokrasi yang baik,” pungkasnya.(Red/Sym)
