Polewali Mandar, Indonewstime.com – Rapat penting yang digelar DPRD Kabupaten Polewali Mandar pada Jumat, 28 Februari 2025, terkait kewajiban developer dalam penyediaan fasilitas umum perumahan, diwarnai kekecewaan.
Dari 25 developer yang diundang, hanya dua yang hadir tanpa memberikan alasan ketidakhadiran mereka.
Rapat yang berlangsung di Ruang Aspirasi DPRD Polman ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Polman, H. Amiruddin, S.H dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), didampingi Ketua Komisi serta sejumlah anggota DPRD.
Turut hadir Asisten Perekonomian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Kepala Dinas Pemukiman, Camat, Lurah, perwakilan developer, serta pihak perbankan.
Ketidakhadiran mayoritas developer memicu kekecewaan dan kritik tajam dari para anggota dewan.
Pasalnya, rapat ini bertujuan membahas tanggung jawab mereka dalam menyediakan fasilitas umum, seperti tempat pembuangan sampah, ruang hijau, taman bermain, kawasan pemakaman, hingga fasilitas sosial lainnya, yang menjadi hak masyarakat penghuni perumahan.
Wakil Ketua DPRD Polman, H. Amiruddin, S.H menegaskan bahwa keberadaan developer dalam rapat ini sangat krusial.
Ia menyebut bahwa ketidakhadiran mereka mencerminkan kurangnya komitmen dalam menciptakan kawasan hunian yang layak dan ramah lingkungan.
“Kami akan menjadwalkan pemanggilan ulang bagi para developer yang absen. Jika mereka tetap mengabaikan kewajiban ini, DPRD akan merekomendasikan sanksi administrasi sesuai regulasi yang berlaku,” tegas H. Amiruddin, S.H di Polewali, Sabtu (1/3/2025).
Langkah ini diambil guna memastikan seluruh developer bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban mereka, sekaligus menjamin kenyamanan dan kesejahteraan warga perumahan.
Minimnya kehadiran developer dalam rapat ini menjadi sorotan utama. DPRD menilai bahwa hal ini mencerminkan kurangnya keseriusan mereka dalam mendukung pembangunan kawasan perumahan yang sesuai dengan standar lingkungan dan fasilitas publik yang memadai.
Dengan sikap tegas DPRD Polman dalam mengawal isu ini, diharapkan para developer dapat lebih bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan perumahan yang layak huni.
Rapat lanjutan akan segera dijadwalkan dalam waktu dekat, dengan harapan semua developer yang diundang hadir dan menunjukkan komitmennya dalam memenuhi kewajiban mereka.(Red/Bsb)
Fraksi Mahasiswa Sulawesi Barat Kembali Mendatangi Kejati Sulbar Mempertanyakan Kasus Dugaan Korupsi Rehabilitasi Stadion Manakarra
Pemimpin Daerah Award 2024, Pj Gubernur Sulbar Raih Penghargaan Atas Dedikasi Lingkungan dan Ketahanan Pangan
