Mamuju, Indoneswtime.com — Ketua umum Tim Kerja pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Mamuju, Ado – H.Damris (ADAMI), H. Izar menyerukan kepada seluruh Masyarakat khususnya Tim dan Relawan ADAMI untuk tetap menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungannya masing – masing dalam menghadapi Pilkada Mamuju 2024.
Seruan tersebut disampaikan langsung H. Izar di kediaman Ahmad Taufan jl.Poros Majene – Mamuju, kepada Awak media, Kamis 25 Oktober 2024.
Melihat situasi politik akhir – akhir ini, kata H.Izar terus memanas. Menurutnya, perlu ada tindakan yang dilakukan dari seluruh pihak terkait baik dari Forkompinda, penyelenggara, pengawasan dan kalau perlu masing – masing kandidat untuk bersama – sama terus meneriakkan seruan Pilkada aman dan damai.
Hal tersebut membuat H. Izar berharap kepada Tim sentra Gakkumdu agar bekerja maksimal dan peka dalam melihat bibit potensi konflik pada Pilkada Mamuju dan menegakkan aturan yang sebenar – benarnya agar Masyarakat bagaimana memahami cara kerja Gakkumdu dalam pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu.
“Agar Masyarakat tidak salah menafsirkan setiap keputusan – keputusan yang di ambil gakkumdu atas laporan ataupun temuan Bawaslu Mamuju,” tuturnya.
Selain itu, H. Izar juga membeberkan beberapa kasus dugaan pelanggaran Pilkada Mamuju yang beredar di ruang publik akhir – akhir ini. Ia menilai, itu tidak ada tindakan yang jelas yang dilakukan Bawaslu Mamuju dalam hal ini Gakkumdu untuk di sampaikan ke Masyarakat Mamuju.
“Banyak kasus yang di maknai sendiri dari kalangan Masyarakat, karena Bawaslu dalam hal ini sentra Gakkumdu tidak menyampaikan luas terhadap penanganan Pilkada yang ada di Mamuju,” ucapnya.
Lanjut H.Izar, beberapa kasus katanya (Bawaslu Mamuju) di hentikan. Padahal, Masyarakat melihat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, Tim dan Relawan bahkan anggota DPRD Kabupaten Mamuju.
“Ini yang sulit kami jelaskan atas pelanggaran – pelanggaran Pemilu kepada masyarakat agar bagaimana tetap menciptakan Pilkada yang damai dan tidak menafsirkan sendiri di ruang publik,” ucapnya.
Melihat situasi politik saat ini, kata H.Izar, sentra Gakkumdu harus lebih terbuka dan lebih transparansi. Di saat di tanyakan pelanggaran apa saja yang di maksud dapat menciptakan konflik sosial.
“Kasus kampanye mengunakan program pemerintah, beberapa Camat yang memihak ke Paslon, penekanan yang dilakukan Kepala Desa, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas, Netralitas ASN dan baru – baru ini oknum anggota DPRD Mamuju, itu harus terbuka dan yang punya wewenang untuk hal tersebut adalah sentra Gakkumdu,” beber H. Izar.(Red/Gbr)
