Pemerintah Desa Lombong Timur & BPD Sukses Gelar Musrembang Desa, Bahas RKP 2026 dan Usulan 2027

Pemerintah Desa Lombong Timur sukses menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembang Desa) yang membahas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2026 sekaligus menyusun Daftar Usulan Kegiatan Tahun 2027. Kamis (16/10/2025).

Kegiatan yang berlangsung Aula Kantor Desa Lombong Timur ini dihadiri oleh berbagai unsur penting, antara lain pihak rumah sakit, penyuluh KB, pendamping desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta pengurus lembaga-lembaga desa lainnya.

Kepala Desa Lombong Timur Bahtiar dalam sambutannya menyampaikan bahwa Musrembang Desa merupakan momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung demi arah pembangunan yang lebih tepat sasaran.

“Kami ingin pembangunan di Lombong Timur benar-benar lahir dari usulan dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar daftar program dari atas ke bawah,” ujarnya dalam sesi pembukaan.

Selain menyusun RKP dan daftar usulan, forum Musrembang Desa ini juga menjadi wadah koordinasi antara pemerintah desa dan pihak-pihak lintas sektor, termasuk tenaga kesehatan dan penyuluh lapangan, dalam menyatukan visi pembangunan desa di tahun mendatang.

“Musyawarah seperti ini menjadi ruang kolaborasi. Kita ingin semua pihak terlibat, baik dari kesehatan, pendidikan, maupun pemberdayaan masyarakat , agar arah pembangunan desa lebih terintegrasi,” tambah Kepala Desa.

Sementara itu, Ketua BPD Lombong Timur Kamarudin menegaskan pentingnya peran partisipatif masyarakat dalam setiap perencanaan pembangunan.

“Kami di BPD akan terus mengawal hasil musyawarah ini agar apa yang disepakati benar-benar terlaksana. Pembangunan desa hanya bisa berhasil kalau semua elemen bersatu dan saling mendukung,” ungkapnya.

Musyawarah berjalan lancar dan penuh semangat kebersamaan. Hasil kesepakatan dari Musrembang Desa Lombong Timur ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun depan, serta rujukan utama untuk Musrembang tingkat kecamatan.

(Rls/EPN).