Mamuju, Indonewstime.com – Dinamika Pilkada Mamuju semakin memanas, dengan kekhawatiran yang meningkat terkait penggunaan struktur birokrasi oleh pasangan calon tertentu. Baru-baru ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mamuju memanggil beberapa aparat desa yang diduga menunjukkan keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon, Senin (16/9/2024).
Aco Riswan, dalam keterangannya kepada sejumlah media, menegaskan bahwa Bawaslu Mamuju harus membaca fenomena ini sebagai indikasi bahwa birokrasi sedang dimobilisasi untuk memenangkan pasangan calon tertentu.
“Saya berharap fokus pengawasan Bawaslu harus tertuju pada ASN, P3K, dan aparat desa di Mamuju,” ujarnya.
Riswan juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima informasi terkait proses mobilisasi birokrasi tersebut. Ia menekankan pentingnya Bawaslu untuk lebih serius dalam pengawasan, baik secara terbuka maupun tertutup.
“Bawaslu bekerja berdasarkan undang-undang, jadi tidak perlu ragu untuk bertindak tegas,” tambahnya.
Menurut Riswan, penggunaan mesin birokrasi oleh calon kepala daerah menandakan kurangnya kepercayaan diri pasangan calon tersebut dan ketidakmampuan mereka menjangkau masyarakat.
“Akibatnya, tata kelola pemerintahan menjadi tidak sehat,” katanya.
Riswan juga berharap agar Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mamuju dapat menjaga netralitas birokrasi Pemkab Mamuju. Temuan Bawaslu terkait keberpihakan aparat desa dinilai berbahaya, dan ia mendesak agar Bawaslu tetap tegas dalam pengawasan terhadap ASN dan P3K.
Ia juga berpesan kepada aparat desa agar tidak takut terhadap ancaman pemecatan atau mutasi.
“Bekerjalah dengan baik demi pembangunan Mamuju yang kita cintai,” pungkasnya.(Red/Gbr)
