Polewali, Indonewstime.com –Lembaga Kajian dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia (LKPA-RI) mengkritik keras hasil rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023, Jumat (31/5/2024).
Ketua Umum LKPA-RI, Zubair mengungkapkan kekecewaannya terhadap Panitia Khusus (Pansus) yang dinilai tidak menghasilkan rekomendasi signifikan yang dapat memberikan efek jera kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Polman atas dugaan korupsi berjamaah.
Dalam keterangannya, Zubair menyebut bahwa selama Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diikuti oleh LKPA-RI, terungkap bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Polewali Mandar mengalami defisit. Namun, dalam LKPJ yang disampaikan justru terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). Hal ini menimbulkan kejanggalan yang seharusnya mendapat perhatian serius dari DPRD.
“Rekomendasi DPRD seharusnya memerintahkan Pemda untuk memperbaiki LKPJ atau bahkan membawa masalah ini ke aparat penegak hukum,” tegas Zubair.
Ia mempertanyakan dasar Pansus dalam memfinalisasi LKPJ hingga mengeluarkan rekomendasi yang tidak spesifik terhadap permasalahan defisit anggaran. Padahal, Pansus DPRD untuk LKPJ Bupati Polman 2023 dibentuk pada April lalu dengan tujuan membahas persoalan defisit dan utang Kabupaten Polman yang mencapai Rp. 100 miliar.
Wakil Ketua DPRD Polman, Amiruddin, sebelumnya menjelaskan bahwa Pansus dibentuk karena adanya masalah tertentu yang berkembang luas di masyarakat atau kondisi darurat yang perlu mendapat perhatian khusus. Namun, hasil yang disampaikan Pansus tampaknya tidak mencerminkan urgensi tersebut.
Selain itu, Pansus LKPJ Bupati Polman 2023 juga menemukan ketidaksesuaian prosedur dalam dokumen proyek pembangunan Gedung Pramuka di Lingkungan Cadika, Kelurahan Manding, Polman. Temuan ini diungkapkan dalam rapat pansus, bersama dengan puluhan pekerjaan fisik di beberapa OPD yang belum terbayarkan.
“Teman-teman DPRD yang garang saat RDP dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tiba-tiba melemah saat mengeluarkan hasil rekomendasi. Apakah mereka ‘masuk angin’? Ini yang akan kami telusuri lebih lanjut,” tutup Zubair.
LKPA-RI akan terus mengawal perkembangan ini dan mendesak transparansi serta akuntabilitas dari pihak DPRD dan Pemda Polman demi kepentingan publik. (Red/Bsb)
