Bengkulu, Indonewstime.com — Relasi Muhammadiyah dengan pemerintah kemitraan yang konstruktif dan kritis – mendukung jika kebijakan yang dibuat itu benar, namun mengkritik jika kebijakan yang dibuat tidak benar.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas dalam Pembukaan Pelatihan Kader Lingkungan Majelis Lingkungan Hidup (MLH) PP Muhammadiyah di Bengkulu.
“Standing position kita sebagai organisasi Islam adalah jika pemerintah benar kita dukung. Tapi jika pemerintah mencla-mencle kita harus berani menjewer,” katanya dilansir dari laman muhammadiyah.or.id, Kamis (6/11/2025).
Kacamata yang digunakan oleh Muhammadiyah untuk menilai pemerintah, kata Anwar Abbas, yang pertama adalah kesesuaian dengan firman Allah dan sabda Rasul. Melihat dengan kacamata ini tidak salah sebab dilindungi konstitusi.
Anwar Abbas menjelaskan, menggunakan Islam sebagai alat bantu melihat kinerja pemerintah ini dilindungi oleh UUD 1945 pasal 29 dan 1. Konstitusi ini menjamin seorang beragama untuk meyakini dan mengamalkan ajaran agamanya.
“Sebagai seorang Muhammadiyah dan sebagai seorang muslim kita tidak boleh larut dalam mengarungi kehidupan, dan kehidupan ini kita harus konsisten dan konsekuen. Terutama kita konsisten dengan agama kita dan dengan bangsa dan negara kita,” ungkapnya.
Kacamata kedua yang digunakan oleh Muhammadiyah untuk mengukur kinerja pemerintah dalam membuat kebijakan adalah UUD 1945. Jika kebijakan bertentangan dengan UUD 45 atau konstitusi harus ditegur.
Kritik konstruktif yang diberikan Muhammadiyah dilakukan dengan banyak cara, melalui cara yang yuridis, maupun secara kultural dengan membangun jaringan atau pengkaderan sesuai dengan isu atau masalah yang akan dientaskan.
Penulis: Bgs
Editor: Gabriella
