Polewali Mandar, Indonewstime.com – Dilansir dari halaman Skornews, Dugaan skandal dalam proyek rehabilitasi Pabrik Es Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 semakin menyeruak, Minggu (9/2/2025).
Indikasi bay desain dan konflik kepentingan tercium dari pembentukan Tim Teknis yang diduga sarat kepentingan terselubung.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Skornews, Tim Teknis yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Kepala DKP Polman menggantikan peran konsultan independen, yang seharusnya berasal dari pihak eksternal.
Alih-alih menghadirkan transparansi, Tim Teknis justru berisi orang-orang yang memiliki keterkaitan langsung dengan proyek ini.
Ketua Tim Teknis, Mansyur, yang merupakan Direktur CV AKT, ternyata juga bertindak sebagai penyedia, perakit, sekaligus penguji kelaikan mesin dalam proyek ini.
Sementara itu, Imelda Allolayuk, yang seharusnya menjalankan fungsi Pengguna Pekerjaan Teknis Kegiatan (PPTK), justru juga menjadi bagian dari Tim Teknis.
Dengan demikian, pengawas dan pelaksana proyek adalah orang yang sama, menimbulkan pertanyaan besar terkait independensi dan transparansi proyek ini.
Tak hanya itu, dalam struktur Tim Teknis juga terdapat dua pegawai internal DKP serta sekretaris CV AKT, yang sejak tahun 2017 telah menjadi pengelola Pabrik Es sekaligus pengusul rehabilitasi proyek ini.
Di sisi lain, pemenang tender proyek, CV Rafasya, justru tidak terlihat memainkan peran signifikan dalam pelaksanaan rehabilitasi.
CV Rafasya secara resmi menandatangani kontrak pada 20 Juli 2023 dengan masa kerja 120 hari kalender (hingga 16 November 2023).
Namun, pekerjaan baru dimulai pada Desember 2023, setelah melewati drama perubahan kontrak (addendum) dan revisi SK Tim Teknis.
Selain dugaan konflik kepentingan, hubungan internal di DKP Polman juga disebut penuh ketegangan. Sumber menyebutkan adanya perselisihan pendapat antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPTK dengan Kepala Dinas dan pihak DKP.
Otoritas serta kewenangan PPK disebut-sebut mengalami intervensi dari Kepala Dinas, termasuk dalam penunjukan pelaksana proyek.
Ketika Skornews mencoba mengonfirmasi langsung kepada PPTK Imelda Allolayuk, respons yang diterima justru mengejutkan.
Ia mengaku tidak ingat dan tidak tahu mengenai detail pelaksanaan proyek rehabilitasi Pabrik Es ini. Sikap tersebut pun semakin memicu kecurigaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan dalam proyek ini.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi atas dugaan konflik kepentingan dan penyimpangan dalam proyek rehabilitasi Pabrik Es DKP Polman.
Masyarakat Polewali Mandar kini menantikan langkah tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas dugaan kongkalikong dalam proyek ini.
Besarnya dana yang digunakan untuk rehabilitasi Pabrik Es seharusnya berbanding lurus dengan kualitas dan transparansi pengerjaan.
Jika dugaan praktik bay desain dan konflik kepentingan ini terbukti, maka pihak terkait harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Publik berharap agar kasus ini tidak hanya menjadi isu yang berlalu begitu saja, tetapi benar-benar mendapat perhatian serius demi keadilan dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Masyarakat menanti Tindakan dari APH untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan dari pengguna anggaran yang dipenuhi dengan dugaan persekongkolan yang massif. (Red/Bsb)
