Polewali, Indonewstime.com — Aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Bupati Polewali Mandar memunculkan seruan tegas dari Ketua Lembaga Kajian Pengawasan Anggaran (LKPA) Polewali Mandar. Dalam unjuk rasa tersebut, Ketua LKPA RI Zubair menyoroti dugaan korupsi dalam realisasi APBD 2023, Kamis (25/1/2024).
“Temuan terkait kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk anggaran tenaga kebersihan sebesar Rp. 6 miliar yang menarik perhatian LKPA. Ia juga mengungkapkan dugaan korupsi terkait pengelolaan sampah dengan anggaran Rp. 1 miliar,” ujar Zubair.
Dalam keterangan resminya, Zubair menyoroti belanja listrik kantor Bupati yang mencapai Rp. 7 miliar, sementara rumah sakit hanya Rp. 400 juta setahun. Ia mendesak klarifikasi terkait pembelian token dan dasar pencairan yang dilakukan oleh Kabag Keuangan.
Zubair juga menyinggung program gratis di Rumah Sakit yang menyebabkan utang sebesar Rp. 10 miliar tanpa Perda yang mendukungnya. Ia menyatakan bahwa peserta program sudah tercover oleh BPJS namun rumah sakit menutupinya kembali, menimbulkan beban belanja yang tidak terbuka ke BPK.
Pj Bupati Polman, Muh Ilham Borahima, merespons aksi tersebut dengan mengakui adanya masalah yang harus disikapi. Dalam keterangan resminya, Pj Bupati menjanjikan tindakan perbaikan ke depan, terutama terkait isu BPJS dan lampu jalan yang banyak mati.
“Pj Bupati berkomitmen untuk menyelesaikan masalah segera dan merespons kritik dari mahasiswa dan LSM dengan membuka ruang dialog. Ia juga telah meminta Inspektorat Polman untuk melakukan audit terkait defisit anggaran yang terjadi,” tambahnya.
Aksi unjuk rasa ini menjadi momentum bagi Pj Bupati Polman untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap realisasi APBD 2023 dan menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dialog dengan mahasiswa dan LSM dijadwalkan pada hari Senin mendatang untuk mendengarkan tuntutan mereka secara langsung.(Red/Bsb)
