Wakil Gubernur Sulbar Tegaskan Pentingnya Menjaga Keberadaan para Investor di Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, Indonewstime.com — Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga, menegaskan pentingnya menjaga keberadaan para investor di Provinsi Sulawesi Barat. Menurutnya, peran investor tidak hanya berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Investor harus tetap dijaga keberadaannya di provinsi Sulbar ini,” ujarnya, Senin (19/5/2025).
Ia menekankan bahwa, seperti halnya wilayah-wilayah maju lainnya, sektor industri merupakan penggerak utama dalam pertumbuhan daerah. Sulbar memiliki berbagai keunggulan dan potensi, termasuk investasi di sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu penyumbang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Terkait permasalahan agraria yang seringkali menjadi pemicu perbedaan pandangan antara masyarakat dan perusahaan, Salim mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada pemerintah kabupaten maupun provinsi.
“Permasalahan agraria pasti ada solusinya. Biarkan pemerintah kabupaten dan provinsi yang mencari dan merumuskan langkah penyelesaiannya,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Sulbar telah membentuk tim penyelesaian yang terdiri dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Biro Hukum, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, dan Inspektorat. Tim ini bertugas mengkaji dan mencari solusi yang tepat atas konflik agraria yang terjadi di lapangan.
Salim juga menyoroti pentingnya keberadaan perusahaan di wilayah Pasangkayu dan sekitarnya dalam mendukung program-program pemerintah. Ia mencontohkan wilayah Tikke, yang menurutnya telah mengalami kemajuan signifikan berkat kontribusi dan sinergi antara investor dan masyarakat.
“Dulu Tikke dan Pasangkayu jauh berbeda kondisinya. Sekarang sudah banyak kemajuan. Itu hasil dari kerja sama perusahaan dan masyarakat,” ungkapnya.
Namun, Salim juga menegaskan bahwa jika terdapat pelanggaran terhadap hukum, maka tindakan tegas harus diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kecuali ada pelanggaran hukum, tentu akan ditangani sesuai aturan. Tapi selama itu bisa diselesaikan secara baik, kita upayakan musyawarah,” tandasnya.(Red/Gbr)